Samudera Pasai: Titik Masuk Pertama Islam Ke Nusantara

1.  PENDAHULUAN: MAKNA BUDAYA DAN PERADABAN

Di antara peristiwa-peristiwa paling transformatif dalam sejarah budaya Asia Tenggara adalah kedatangan dan pelembagaan Islam di Kepulauan Melayu. Di awal mula proses ini berdiri Samudera Pasai sebuah kesultanan yang bangkit di pesisir utara Sumatra pada abad ke-13 Masehi

dan menjadi entitas Islam pertama yang terorganisir di kawasan ini. Signifikansinya tidak semata- mata bersifat politis atau keagamaan; ia bersifat peradaban. Samudera Pasai adalah wadah tempat teologi Islam, bahasa Melayu, perdagangan maritim, dan kosmologi lokal pertama kali disintesiskan menjadi tatanan sosial-budaya yang koheren tatanan yang selama berabad-abad kemudian akan membentuk identitas ratusan juta orang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan.

Kesultanan ini menempati posisi strategis yang dominan di sepanjang Selat Malaka, yang menjadi jalur utama perdagangan maritim antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Letak geografisnya memungkinkan Samudera Pasai menyerap pengaruh dari Arabia, Persia, Gujarat, dan Tiongkok, sekaligus memproyeksikan budaya Islam ke luar, ke dalam kepulauan yang masih didominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ia adalah, dalam makna yang sesungguhnya, sebuah pintu gerbang peradaban titik masuk bukan hanya bagi agama, tetapi juga bagi hukum, aksara, budaya moneter, arsitektur, dan konsepsi kekuasaan politik yang sepenuhnya baru, yang berlandaskan yurisprudensi Islam.

Signifikansi budaya Samudera Pasai juga tertanam dalam warisan-warisannya yang masih hidup. Aksara Jawi yang digunakan di seluruh dunia Melayu, koin dirham emas dan perak yang menstandarkan pertukaran ekonomi, mazhab Syafi’i yang terus membimbing praktik hukum Muslim di Indonesia dan Malaysia, serta tradisi keilmuan Islam yang melahirkan para pemikir agama terkemuka di kawasan ini semuanya menelusuri asal-usul Asia Tenggara mereka ke Pasai. Mempelajari Samudera Pasai, oleh karena itu, berarti mempelajari fondasi peradaban Muslim di salah satu kawasan Islam terpadat di muka bumi.

2.  LATAR BELAKANG SEJARAH

2.1   Asal-Usul dan Pendirian

Pendirian Samudera Pasai secara tepat ditempatkan oleh sebagian besar sejarawan sekitar tahun 1267 M, terutama berdasarkan inskripsi makam sultan pertamanya, Sultan Malik al-Salih (juga dikenal sebagai Malikussaleh), yang makamnya di Gampong Beuringen, Kabupaten Aceh Utara, bertanggal 696 H (1297 M). Kesultanan ini muncul dari penyatuan dua permukiman dagang yang lebih kecil Samudera dan Pasai oleh seorang pemimpin lokal bernama Merah Silu, yang kemudian memeluk Islam dan mengambil nama serta gelar Sultan Malik al-Salih. Hikayat Raja-

Raja Pasai, kronik Melayu abad ke-14 yang menjadi sumber tradisi utama, mengisahkan proses konversi ini dalam nada hagiografis, mengaitkannya dengan kunjungan seorang utusan dari Mekah dan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Meskipun kisah-kisah ini memadukan fakta sejarah dengan legenda keagamaan, ditemukannya makam sultan dengan inskripsi berbahasa Arab mengkonfirmasi bahwa entitas Islam yang terorganisir telah ada di Sumatra Utara pada akhir abad ke-13.

Nama ‘Samudera’ telah ditelusuri ke beberapa akar etimologis. Satu interpretasi menurunkannya dari kata Sanskrit dan Tamil samudra, yang berarti ‘lautan’, mencerminkan orientasi maritim kesultanan serta hubungannya yang kosmopolitan dengan India dan Arabia. Etimologi rakyat alternatif yang terekam dalam Hikayat menelusuri nama ini pada kata lokal Aceh untuk semut raksasa yang konon ditemui Merah Silu dalam sebuah perburuan sebuah narasi yang justru dengan karakter mitologisnya menegaskan kekayaan tradisi lisan yang melingkupi asal-usul kesultanan. Nama ‘Pasai’ juga diperdebatkan, dengan sebagian sarjana mengaitkannya dengan nama peliharaan buruan sang pendiri, sementara yang lain menghubungkannya dengan pelabuhan estuari di muara Sungai Pasai, sekitar lima belas kilometer di sebelah timur kota Lhokseumawe saat ini.

2.2   Ekspansi Politik dan Ekonomi: Masa Keemasan

Abad ke-14 dan awal abad ke-15 menandai puncak kekuasaan dan pengaruh Samudera Pasai. Posisi geografis kesultanan di pintu masuk utara Selat Malaka mengubahnya menjadi salah satu entrepôt terpenting di dunia pra-modern. Para pedagang dari Gujarat, Bengal, Arabia, Persia, Tiongkok, dan pelabuhan-pelabuhan Jawa berkumpul di Pasai untuk memperdagangkan lada, kamper, kemenyan, sutra, dan emas. Kesultanan ini diperkirakan memiliki populasi setidaknya

20.000 penduduk pada masa jayanya, menjadikannya pusat perkotaan yang cukup besar menurut standar Asia Tenggara abad pertengahan.

Catatan saksi mata paling terkenal tentang Samudera Pasai pada masa keemasannya berasal dari Ibn Battuta, ahli hukum dan musafir Maroko, yang mengunjungi kesultanan pada tahun 1345 M dalam perjalanannya menuju Tiongkok. Dalam kronikelnya Rihlah ila al-Masyriq (Perjalanan ke Timur), Ibn Battuta menggambarkan kota tersebut sebagai besar dan indah, dikelilingi tembok dan menara kayu. Ia mengamati bahwa sultan yang berkuasa, Malik al-Zahir, sangat saleh, menjalankan mazhab Syafi’i dengan penuh semangat, secara pribadi menegakkan keadilan, dan menaungi keilmuan Islam. Ibn Battuta tinggal selama kurang lebih dua minggu sebagai tamu

sultan, yang kemudian memberinya bekal dan salah satu jung miliknya untuk melanjutkan perjalanan ke Tiongkok. Catatan ini menetapkan Samudera Pasai bukan sekadar sebagai pusat perdagangan, tetapi sebagai pusat pemerintahan dan keilmuan Islam yang sepenuhnya berkembang.

Marco Polo, yang melintas di kawasan ini sekitar tahun 1292 M dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok, juga mencatat pengamatannya tentang tempat-tempat di pesisir utara Sumatra, termasuk sebuah permukiman yang ia sebut ‘Samara’, yang oleh sebagian besar sarjana diidentifikasi sebagai Samudera. Catatannya mengkonfirmasi bahwa pada akhir abad ke-13 pesisir Sumatra Utara sudah terintegrasi dengan baik ke dalam jaringan perdagangan maritim global, dengan populasi Muslim yang hadir di beberapa pelabuhan. Catatan kekaisaran Tiongkok dari Dinasti Ming juga mendaftarkan Samudera sebagai salah satu dari empat belas negara yang dideklarasikan oleh Kaisar Hongwu tidak boleh diserang, mencerminkan signifikansinya yang diakui dalam diplomasi antar-kawasan.

Kesultanan ini memperkenalkan sejumlah inovasi institusional yang berdampak jangka panjang. Di antara yang terpenting adalah pencetakan koin dirham emas dan perak sebuah tindakan yang secara bersamaan menandakan kedaulatan, memfasilitasi pertukaran komersial yang terstandar, dan menandai integrasi ekonomi lokal ke dalam jaringan budaya moneter Islam yang lebih luas. Penggunaan aksara Jawi ortografi berbasis Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu diformalkan di bawah naungan Samudera Pasai, memberikan dunia Melayu sebuah tradisi literasi tertulis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Aksara ini akan tetap menjadi sistem tulisan dominan di dunia berbahasa Melayu hingga pemaksaan alfabet Latin oleh kolonial.

2.3   Penyebaran Islam dan Pengaruh Regional

Dari Samudera Pasai, Islam menyebar keluar mengikuti jalur-jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Sumatra dengan kepulauan yang lebih luas. Para ulama, pedagang, dan juru dakwah yang dididik di Pasai membawa iman ini ke pelabuhan-pelabuhan Jawa, Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan seterusnya. Bukti sejarah menghubungkan setidaknya enam dari sembilan Wali Songo sembilan juru dakwah Islam legendaris yang dikreditkan dengan Islamisasi Jawa dengan koneksi keilmuan dan kekeluargaan bersama Samudera Pasai, menunjukkan bahwa kesultanan ini berfungsi sebagai ladang persemaian bagi seluruh proyek Islamisasi kepulauan. Kesultanan Malaka, yang berdiri pada awal abad ke-15, banyak mengacu pada model

pemerintahan Islam Pasai dan secara eksplisit mencari legitimasi keagamaan serta dukungan keilmuan dari ulama Pasai.

Pada pertengahan abad ke-13, menurut berbagai sumber akademis, para pedagang dan ulama Muslim dari Samudera Pasai juga telah mencapai kepulauan Filipina Selatan, termasuk Basilan dan Sulu, melalui jaringan perdagangan maritim regional yang menghubungkan Sumatra dengan Kalimantan dan Laut Sulu. Kesultanan ini dengan demikian merepresentasikan bukan hanya titik awal Islam Indonesia, tetapi sebuah simpul penting dalam proses Islamisasi Asia Tenggara maritim yang lebih luas.

2.4   Kemunduran dan Warisan

Kemunduran Samudera Pasai berakselerasi pada abad ke-15, didorong oleh kombinasi ketidakstabilan politik internal, serangan militer Kerajaan Majapahit dari Jawa, dan kebangkitan Kesultanan Malaka sebagai entrepôt yang lebih efisien dilindungi dan dinaungi. Penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 membawa ketidakstabilan baru ke kawasan tersebut, dan pasukan Portugis menduduki Pasai sendiri pada tahun 1521. Garnisun Portugis kemudian meninggalkan Pasai pada tahun 1524, dan Kesultanan Aceh yang baru terkonsolidasi di bawah Sultan Ali Mughayat Syah menganneksasi wilayah Pasai, secara efektif mengabsorbsi institusi dan populasi sisanya ke dalam tatanan politik baru. Meskipun kesultanan itu sendiri kemudian tidak lagi eksis, warisannya diteruskan melalui Aceh, yang menjadi pusat keilmuan Islam terkemuka di Asia Tenggara selama dua abad berikutnya.

3.  ISLAM DAN SAMUDERA PASAI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI KONTEMPORER

Meskipun Kesultanan Samudera Pasai secara formal tidak lagi ada hampir lima abad lalu, warisan budaya dan keagamaannya tetap hadir secara kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Utara dan masyarakat Aceh yang lebih luas. Manifestasi paling nyata dari warisan ini adalah praktik Islam itu sendiri. Provinsi Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat Islam sebuah kerangka hukum yang menelusuri akar genealogisnya secara langsung ke yurisprudensi Syafi’i yang diperkenalkan dan dilembagakan oleh sultan-sultan dan ulama-ulama Samudera Pasai. Shalat lima waktu, kalender Islam, pelaksanaan Ramadan, dan penyelenggaraan upacara siklus kehidupan Islam di

Aceh Utara semuanya merepresentasikan kelanjutan hidup dari budaya keagamaan yang pertama kali diformalkan oleh Samudera Pasai di Nusantara.

Aksara Jawi, meskipun tidak lagi menjadi medium tulisan yang dominan, terus diajarkan di dayah dan pesantren di seluruh Aceh, digunakan dalam manuskrip-manuskrip keagamaan, dan ditampilkan pada papan informasi publik serta inskripsi masjid. Aksara ini adalah warisan langsung dari tradisi literasi Melayu-Islam yang dikembangkan di Pasai. Demikian pula, bahasa Aceh sendiri, yang menyerap kosakata Arab yang sangat besar yang diperkenalkan melalui keterlibatan kesultanan selama berabad-abad dengan pedagang dan ulama Arab serta Persia, setiap hari memberikan kesaksian linguistik atas peran formatif Pasai.

Kompleks makam Sultan Malik al-Salih di Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, berfungsi sebagai situs ziarah dan pertemuan komunal. Para pengunjung dari seluruh Aceh dan dari provinsi-provinsi lain, serta dari Malaysia dan bagian lain dunia Melayu, bepergian ke situs ini untuk memberi penghormatan, memanjatkan doa, dan terhubung dengan asal-usul Islam di Nusantara. Praktik ziarah ini sendiri merupakan ekspresi budaya devosi Islam yang berakar pada tradisi Sufi yang menonjol di Samudera Pasai. Situs ini dengan demikian tidak sekadar berfungsi sebagai museum atau monumen, tetapi sebagai titik fokus keagamaan dan budaya yang masih hidup.

Penamaan Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang besar setelah nama pendiri kesultanan merepresentasikan bentuk lain dari memori budaya yang hidup. Moto universitas “Mencari Kebenaran untuk Ketakwaan yang Kompetitif”, dengan sengaja mengacu pada nilai-nilai intelektual dan spiritual yang diejawantahkan Sultan Malik al-Salih. Secara lebih luas, persistensi nilai-nilai Islam dalam tata kelola, pendidikan, dan norma-norma sosial Aceh Utara merupakan manifestasi yang berkelanjutan, meskipun tersebar, dari warisan peradaban yang dimulai di Samudera Pasai.

4.  ANCAMAN DAN TANTANGAN TERHADAP WARISAN SAMUDERA PASAI

4.1   Kerusakan Fisik dan Kehilangan Arkeologis

Warisan fisik Samudera Pasai berada dalam kondisi kerusakan yang serius dan terus berlanjut. Tidak seperti banyak situs warisan Islam yang sebanding di Timur Tengah atau Asia Selatan, hampir tidak ada sisa arsitektur di atas tanah dari kesultanan yang masih bertahan. Kompleks istana, masjid, pasar, dan permukiman yang digambarkan Ibn Battuta telah sepenuhnya

menghilang, hanya menyisakan kompleks makam kerajaan yang tersebar dan fitur-fitur arkeologi yang terkubur. Penelitian menggunakan metode geofisika termasuk penerapan survei gravitasi di situs Cot Sidi Abdullah telah mengungkapkan keberadaan tembok dan sisa-sisa struktural yang terkubur dengan panjang sekitar 45 meter dan lebar 40 meter, mengkonfirmasi adanya material arkeologi bawah tanah yang signifikan yang belum digali atau dilindungi secara sistematis.

Makam Sultan Malik al-Salih sendiri, monumen warisan tunggal paling penting dari kesultanan, dilaporkan dalam penelitian terkini tampak terbengkalai. Infrastruktur yang menghubungkan berbagai kompleks makam dalam kawasan warisan tidak memadai, dengan jalan akses yang kurang berkembang dan papan penunjuk arah yang minim atau tidak ada sama sekali. Sebuah studi tahun 2022 tentang kebijakan pemerintah di Aceh Utara menyimpulkan bahwa program pemerintah untuk melestarikan kompleks makam Malikussaleh belum diimplementasikan secara efektif, dan bahwa makam tersebut terus menunjukkan tanda-tanda penelantaran.

4.2   Kegagalan Institusional dan Tata Kelola

Temuan yang berulang dalam berbagai kajian akademis dan laporan jurnalistik adalah kurang memadainya keterlibatan pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe dengan signifikansi warisan situs ini. Para pengamat mencatat ketiadaan papan penunjuk arah yang jelas dari jalan utama, minimnya materi interpretasi bagi pengunjung, dan rendahnya integrasi situs ini ke dalam perencanaan pariwisata regional. Kesenjangan institusional ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara insentif administratif pemerintah daerah dan kewajiban jangka panjang pengelolaan warisan budaya.

Instrumen hukum utama Indonesia untuk perlindungan warisan budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memberikan kerangka kerja untuk identifikasi, perlindungan, dan pengelolaan situs-situs seperti Samudera Pasai. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian tahun 2022 tentang implementasi kebijakan di Aceh Utara, penerjemahan amanat hukum nasional ini menjadi praktik lokal yang efektif masih belum konsisten. Alokasi anggaran untuk pelestarian warisan di tingkat pemerintah daerah tidak memadai dibandingkan dengan cakupan yang dibutuhkan, dan koordinasi antar-lembaga antara badan cagar budaya, dinas pariwisata daerah, dan otoritas pendidikan masih lemah.

4.3   Keterputusan Generasi dan Rendahnya Literasi Sejarah

Barangkali ancaman jangka panjang paling mendalam terhadap warisan Samudera Pasai bukanlah yang bersifat fisik, melainkan kultural: keterputusan yang semakin besar antara generasi muda dan warisan sejarah mereka. Sebuah studi tahun 2025 yang diterbitkan dalam IBDA’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, yang mengsurvei pemuda di Aceh Utara dan melakukan wawancara dengan para pendidik serta kurator museum, menemukan bahwa banyak anak muda memandang warisan Pasai sebagai sesuatu yang statis dan tidak relevan dengan kehidupan kontemporer mereka. Studi tersebut mengidentifikasi menurunnya literasi sejarah, erosi identitas budaya, dan berkurangnya toleransi sosial sebagai tantangan yang saling terkait yang timbul dari kesenjangan generasi ini. Ketika sebuah situs warisan dihayati oleh generasi muda hanya sebagai kumpulan makam tua yang berdebu, bukan sebagai sumber identitas, makna, dan kebanggaan yang hidup, ia menjadi rentan terhadap marjinalisasi yang progresif dan penelantaran yang akhirnya tak terelakkan.

Konflik Aceh pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 juga meninggalkan bekasnya pada akses dan keterlibatan warisan. Penelitian mengkonfirmasi bahwa situs yang menarik jumlah peziarah yang signifikan pada tahun 1980-an mengalami penurunan tajam dalam jumlah pengunjung selama eskalasi konflik bersenjata, karena krisis politik dan kondisi keamanan mencegah perjalanan. Meskipun Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005 dan stabilisasi Aceh yang kemudian telah memungkinkan jumlah pengunjung pulih, terputusnya keterlibatan komunitas multi-dekade dengan situs tersebut sulit untuk dipulihkan sepenuhnya.

4.4   Tekanan Lingkungan dan Perkotaan

Situs ini juga menghadapi tekanan lingkungan, termasuk perambahan penggunaan lahan pertanian dan permukiman ke dalam kawasan warisan. Ketiadaan zona penyangga yang jelas dan kurangnya penegakan peraturan tata ruang yang ada berarti bahwa deposit arkeologi terus berisiko mengalami kerusakan yang tidak disengaja akibat pertanian, konstruksi, dan pembangunan infrastruktur. Perubahan iklim merupakan ancaman jangka panjang tambahan, karena erosi pantai dan peningkatan banjir di wilayah dataran rendah Aceh Utara dapat pada akhirnya mempengaruhi kondisi pelestarian material arkeologi yang terkubur di dekat estuari Sungai Pasai.

5.  UPAYA PELESTARIAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
5.1   Kerangka Hukum Nasional dan Regional

Pelestarian warisan Samudera Pasai diatur di tingkat nasional terutama oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan definisi hukum komprehensif tentang benda, situs, dan kawasan cagar budaya, serta mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaannya. Undang-undang ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 32, yang menempatkan negara di bawah kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional, termasuk dimensi historisnya. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa benda cagar budaya harus didaftarkan, didokumentasikan, dan dilindungi dari kerusakan, penghancuran, atau pemindahan kepemilikan yang tidak sah.

Di tingkat provinsi, status otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan pemerintah provinsi ruang dan tanggung jawab tambahan dalam mengelola warisan budaya dan keagamaannya yang unik. Kerangka kerja ini telah digunakan dalam beberapa inisiatif kebijakan yang diarahkan pada Samudera Pasai, termasuk penggalian arkeologi berkala yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, badan pelestarian warisan daerah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

5.2   Penelitian Arkeologi dan Dokumentasi

Sejumlah penelitian ilmiah yang signifikan telah diarahkan pada Samudera Pasai dalam beberapa tahun terakhir. Para peneliti dari Universitas Malikussaleh dan lembaga-lembaga lain di Aceh telah menerapkan metode geofisika termasuk survei gravitasi untuk memetakan pola spasial bawah tanah inti perkotaan kesultanan tanpa memerlukan penggalian destruktif yang akan diperlukan oleh arkeologi konvensional. Studi-studi ini, yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, telah mengidentifikasi sisa-sisa struktural yang terkubur di beberapa situs dalam kawasan warisan, termasuk situs Cot Sidi Abdullah, dan telah mengusulkan model rekonstruksi untuk organisasi spasial kesultanan berdasarkan kerangka Catur Gatra Tunggal konsep perencanaan kota Islam tradisional yang menekankan integrasi ruang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keagamaan.

Hikayat Raja-Raja Pasai, kronik lokal utama kesultanan, telah menjadi subjek penelitian filologis dan historis yang berkelanjutan. Pelestarian dan digitalisasi salinan manuskrip teks ini,

yang disimpan di berbagai koleksi termasuk arsip provinsi Aceh dan repositori di luar negeri, merupakan komponen penting dari pelestarian warisan takbenda.

5.3   Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Fisik

Upaya telah dilakukan untuk mengembangkan kawasan warisan Samudera Pasai sebagai destinasi wisata budaya. Para peneliti dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Malikussaleh telah mengusulkan dan sebagian mengimplementasikan sistem papan penunjuk arah (signage wayfinding) untuk kawasan warisan Gampong Beuringen, yang bertujuan meningkatkan orientasi dan akses pengunjung, sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian yang diterbitkan di Jurnal SOLMA tahun 2025. Upaya-upaya ini mengakui bahwa kualitas sistem informasi dan penunjuk arah secara langsung mempengaruhi orientasi spasial pengunjung dan keterlibatan mereka dengan situs, serta bahwa peningkatan jumlah pengunjung, jika dikelola dengan tepat, dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya mendukung pendanaan konservasi.

Usulan juga telah diajukan oleh para sejarawan dan spesialis warisan untuk menominasikan Samudera Pasai sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sebuah inisiatif yang tidak hanya akan membawa pengakuan internasional, tetapi juga memobilisasi sumber daya dan keahlian konservasi multilateral. Pada tahun 2017, laporan Antara News mencatat bahwa para cendekiawan dan pejabat pemerintah sedang aktif mendiskusikan dasar-dasar nominasi tersebut, dengan mengutip signifikansi luar biasa situs ini sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dan dokumentasinya oleh para pelancong dunia termasuk Marco Polo, Ibn Battuta, dan kronikler Laksamana Zheng He, Ma Huan.

5.4   Integrasi Pendidikan

Integrasi sejarah Samudera Pasai ke dalam kurikulum pendidikan formal merupakan salah satu strategi pelestarian yang paling sistematis. Di tingkat nasional, sejarah Samudera Pasai dimasukkan dalam buku teks sejarah sekolah menengah Indonesia sebagai bab fondasi dalam proses Islamisasi Nusantara. Di tingkat regional, kurikulum muatan lokal Aceh di Aceh Utara telah mengembangkan bahan pelajaran yang secara khusus berfokus pada sejarah dan warisan Pasai. Kehadiran Universitas Malikussaleh, yang dinamai setelah pendiri kesultanan, juga menciptakan jangkar institusional untuk keterlibatan ilmiah dengan warisan tersebut, melalui program-program sejarah, arkeologi, arsitektur, dan kajian budayanya.